Kegiatan pada pagi ini, Sabtu (30/5/2009), rencananya akan dibuka langsung oleh sang capres, Susilo Bambang Yudhoyono. Lokasi pertemuan di Hall D Arena PRJ, Kemayoran, Jakarta.
Perjalanan koalisi yang digalang PD tersebut bisa dikatakan tidak berjalan sesuai etika politik yang pantas. Satu pekan menjelang deklarasi resmi pasangan SBY-Boediono, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melancarkan serangkaian manuver demi kepentingannya masing-masing.
Semula baik PKS dan PAN menyatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya masalah bakal cawapres kepada SBY selaku bakal capres. Tapi seiring munculnya nama Boediono, elit dari dua parpol menengah berbasis massa Islam itu mulai berulah.
Sejumlah elit PKS memprotes keras dipilihnya Boediono. Alasannya pihak PD sama sekali tidak melakukan konsultasi terlebih dahulu, padahal ada tiga nama kader terbaik PKS yang diusulkan menjadi pendamping SBY berlaga di Pilpres 2009.
Mereka lalu mengancam mencabut dukungannya. Beberapa menit sebelum deklarasi, barulah PKS memastikan tetap bergabung dalam koalisi PD. Ketum PKS Tifatul Sembiring hadir dalam acara deklarasi di Bandung, dan Sekjen PKS Anis Matta menandatangani nota kesepakatan koalisi di Cikeas.
Tapi PKS tidak menghentikan laju isu-isu mendiskreditkan SBY-Boediono yang sempat dilansirnya. Seperti isu bahwa istri SBY dan Boediono yang tidak mengenakan jilbab. Meski pada saat bersamaan tim PKS juga mulai melakukan konsolidasi internal memenangkan SBY-Boediono.
Lain lagi ulah PAN yang dimotori Amien Rais. Meski tidak sampai ada ancaman mencabut dukungan, tapi kekecewaannya atas tergusurnya Hatta Rajasa dari bursa bakal cawapres diwujudkan dengan cara mendukung pasangan lain.
Dua kader senior PAN, Drajad Wibowo dan Alvin Lie 'diberinya restu' bergabung dalam tim sukses JK-Wiranto. Bahwa paham demokrasi tidak dibenarkan menghalangi pilihan politik seseorang, Amien Rais jadikan sebagai pembenaran.
Pada malam hari di hari-H Pileg 2009, di dalam pidatonya SBY tegas menyatakan bahwa koalisi lima tahun ke depan harus berbeda dari yang sedang berjalan. Kebersamaan di dalam ekskutif dan legislatif harus berlandaskan pada etika politik dan aturan main yang disepakati secara tertulis.
"Pemerintah harus berjalan efektif dalam menjalankan tugasnya, hubungan pemerintah dan parlemen harus baik tanpa mengurangi daya kritsis DPR. Mengelola kehidupan bernegara agar berjalan baik juga sangat dipengaruhi oleh format, aturan dan etika koalisi," tutur SBY panjang lebar di pendopo kediaman
pribadinya di Cikeas, Kabupaten Bogor 9 April 2009 lalu.
Sayang sekali isi kesepakatan koalisi parpol pendukung SBY-Boediono yang ditandatangai pada 16 Mei lalu belum diumumkan ke masyarakat. Alangkah elok jika diumumkan saja, sehingga rakyat bisa mengetahui apakah koalisi tersebut berjalan sesuai etika atau tidak.
Jakarta Time
Tidak ada komentar:
Posting Komentar